Banyak warga yang antri mengurus BPJS yang tidak aktif di MPP Klaten [dok.medsos]
KLATEN – Antrean warga di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten dalam beberapa hari terakhir terlihat membludak. Mayoritas warga datang untuk mengurus persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif atau memerlukan proses reaktivasi sebelum mendapatkan layanan kesehatan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan warga tampak mengantre sejak pagi hari. Sebagian besar mengaku harus melalui proses yang cukup panjang dan berulang. Tidak sedikit warga yang datang dalam kondisi kurang sehat atau mewakili anggota keluarganya yang sedang sakit.
Salah satu keluhan yang paling sering disampaikan adalah alur pengurusan yang dinilai berbelit. Warga harus mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) untuk memperoleh surat keterangan tertentu, kemudian kembali lagi ke MPP untuk melanjutkan proses administrasi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bolak-balik dan mengeluarkan biaya tambahan.
"Kondisi seperti ini tentu sangat memberatkan. Mereka yang datang ini sebagian sedang menghadapi masalah kesehatan, tetapi masih harus memikirkan prosedur administrasi yang panjang," ungkap salah seorang warga yang ditemui di lokasi.
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak hanya dianggap sebagai kebijakan pemerintah pusat semata. Menurut mereka, pemerintah daerah dan para wakil rakyat di DPRD Klaten juga memiliki peran penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mencarikan solusi yang lebih cepat dan manusiawi.
Warga menilai DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait agar permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera mendapatkan perhatian.
"Kami tidak meminta sesuatu yang sulit. Paling tidak ada upaya mencari jalan keluar agar masyarakat tidak terlalu lama mengantre dan tidak harus bolak-balik mengurus berkas," ujar warga lainnya.
Berbagai usulan solusi juga mulai bermunculan dari masyarakat. Di antaranya dengan menempatkan petugas BPJS Kesehatan secara penuh di MPP, menghadirkan petugas fasilitas kesehatan yang dapat menerbitkan dokumen pendukung di lokasi, atau membuka layanan terpadu sehingga warga tidak perlu berpindah-pindah tempat.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya penambahan loket pelayanan dan pengaturan antrean yang lebih baik agar penumpukan warga tidak terus terjadi setiap hari. Penyediaan ruang tunggu yang nyaman dan memadai bagi warga yang sedang sakit juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Tak hanya itu, sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat RT dan RW dinilai penting untuk mengurangi kebingungan warga terkait prosedur pengaktifan kembali BPJS. Dengan informasi yang jelas, warga dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebelum datang ke MPP sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat.
Sorotan masyarakat juga diarahkan kepada anggota DPRD Klaten, termasuk Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, agar dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan instansi terkait lainnya guna merumuskan langkah-langkah konkret.
Masyarakat berharap persoalan antrean panjang dan rumitnya proses administrasi ini tidak berlarut-larut. Sebab pada akhirnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan manusiawi.
"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan saling melempar kewenangan, tetapi solusi nyata agar warga yang sedang sakit bisa segera mendapatkan pelayanan tanpa harus kelelahan mengurus administrasi," kata seorang warga.
Dengan meningkatnya keluhan masyarakat terkait BPJS nonaktif dan antrean di MPP Klaten, berbagai pihak diharapkan dapat segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klaten.
0 Komentar