Belakangan ini, para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah wilayah Kabupaten Klaten dibuat bingung. Melalui jalur birokrasi pemerintahan — dari Dispermasdes, diteruskan Camat, lalu sampai ke Kepala Desa — muncul dorongan agar seluruh anggota BPD mendaftarkan diri ke dalam organisasi bernama ABPEDNAS sebagai wadah nasional BPD.
Yang membuat banyak orang bertanya-tanya, dorongan itu disebut-sebut datang dalam koordinasi bersama pihak Kejaksaan. Di sinilah persoalan menjadi sensitif. Sebab Kejaksaan adalah aparat penegak hukum negara, bukan institusi pembina organisasi kemasyarakatan desa.
Publik tentu berhak bertanya: mengapa aparat penegak hukum ikut berada di belakang dorongan keanggotaan organisasi tertentu?Pertanyaan itu makin menguat karena selama ini kalangan BPD sebenarnya sudah mengenal organisasi lain yang juga berskala nasional, yakni PABPDSI. Bahkan, di Kabupaten Klaten sendiri, sejak bertahun-tahun lalu telah berdiri FKBPD Kabupaten Klaten yang resmi memiliki AD/ART dan terdaftar di Kesbangpol. Artinya, ruang organisasi BPD sesungguhnya sudah hidup dan berjalan. Maka ketika negara terlihat seperti mengarahkan pilihan organisasi tertentu, wajar jika muncul kesan adanya upaya konsolidasi kekuasaan melalui jalur organisasi desa.
Persoalannya bukan pada ABPEDNAS, bukan pula pada PABPDSI. Semua organisasi berhak tumbuh dan berkembang. Yang menjadi masalah adalah bila kekuasaan mulai terlihat memberi karpet merah kepada satu organisasi tertentu, sementara organisasi lain seperti dianggap tidak ada. Dalam negara demokratis, organisasi mestinya tumbuh karena kepercayaan anggota, bukan karena dorongan birokrasi apalagi bayang-bayang aparat.
BPD sendiri bukanlah bawahan Kepala Desa, bukan perangkat administratif yang tunduk pada garis komando pemerintahan. Dalam konstruksi Undang-Undang Desa, BPD adalah representasi masyarakat desa, mitra sekaligus pengawas pemerintah desa.
Karena itu, pilihan berorganisasi seharusnya menjadi hak bebas setiap anggota BPD. Tidak boleh ada kesan bahwa organisasi tertentu menjadi “jalur resmi” yang harus diikuti demi kenyamanan administratif atau hubungan dengan kekuasaan. Namun kita tahu, di desa bahasa kekuasaan sering tidak hadir dalam bentuk surat perintah. Kadang cukup lewat “himbauan”, “arahan”, atau “sosialisasi”. Dan, masyarakat desa paham bahwa bahasa halus birokrasi sering membawa tekanan yang nyata.
Apalagi jika nama Kejaksaan ikut disebut. Efek psikologisnya tentu berbeda. Orang desa bisa merasa tidak enak menolak, takut dianggap melawan kebijakan, atau khawatir dipersulit di kemudian hari, atau bahkan bisa dikriminalisasi. Di titik inilah demokrasi desa diuji. Organisasi masyarakat desa yang sehat seharusnya lahir dari kesadaran bersama, bukan dari rasa sungkan apalagi takut terhadap kekuasaan.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan satu hal penting, bahwa desa hari ini bukan lagi sekadar ruang pelayanan publik, tetapi juga arena perebutan pengaruh. Organisasi-organisasi desa perlahan menjadi jalur strategis untuk membangun jaringan sosial, administrasi, bahkan politik. Sejarah mengajarkan, ketika kekuasaan mulai terlalu jauh masuk ke ruang organisasi masyarakat, maka yang pertama kali melemah biasanya adalah independensi. Orang mulai sulit bersikap kritis. Organisasi berubah menjadi formalitas. Partisipasi warga bergeser menjadi sekadar kepatuhan administratif.
Desa seharusnya menjadi ruang tumbuhnya kebebasan warga untuk berkumpul, berpendapat, dan menentukan jalannya sendiri. Maka, para anggota BPD perlu menyadari bahwa marwah lembaganya terletak pada independensi sikap. BPD dibentuk bukan untuk menjadi kepanjangan tangan kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan desa agar tetap berjalan sehat dan berpihak kepada masyarakat. Berorganisasi adalah hak. Memilih organisasi juga hak. Tetapi hak itu hanya bermakna apabila dijalankan secara bebas, tanpa tekanan dan tanpa rasa takut.
Teman-teman BPD tidak perlu alergi terhadap organisasi mana pun. Namun, mereka juga tidak seharusnya kehilangan keberanian untuk menolak intervensi birokrasi yang terlalu jauh memasuki ruang kebebasan berorganisasi. Demokrasi desa tidak akan tumbuh dari kepatuhan yang dipaksakan, melainkan dari warga desa yang berani menjaga kemerdekaan berpikir dan bersikap.
Ketika semua mulai diarahkan dari atas, yang perlahan hilang bukan hanya kebebasan memilih organisasi, tetapi juga keberanian untuk berpikir merdeka.
Klaten, 23 Mei 2026
0 Komentar