 |
| LATIF SAFRUDDIN SEKJEN FORUM BPD KLATEN SELATAN, AKTIF MEDSOS DAN KULINERAN |
Berikut opini mendalam terkait satu tahun kepemimpinan Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati) dan Benny Indra Ardhianto (Wakil Bupati) di Kabupaten Klaten. Opini ini mencoba melihat capaian, tantangan, serta kritik-konstruktif yang dapat menjadi masukan untuk pemerintahan berikutnya :
I. Konteks Awal dan Harapan
Saat dilantik pada awal 2025 untuk masa jabatan 2025-2030, Bupati Hamenang dan Wakil Bupati Benny mengusung visi Kabupaten Klaten: “Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Dalam misi-nya antara lain: meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur berkualitas, ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Harapan masyarakat Klaten pun besar: setelah perubahan kepemimpinan, publik menginginkan percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan, dan pemerintahan yang lebih terbuka.
II. Pencapaian yang Terlihat
Beberapa catatan positif dalam satu tahun pertama pengabdian kepemimpinan ini antara lain:
1. Pendekatan langsung ke masyarakat
Program seperti “Sambung Rasa” yang digelar di Desa Ngering, Kecamatan Jogonalan (2 September 2025) menunjukkan upaya menjalin dialog dan “turun lapangan” dari pemerintah daerah ke warga.
Momentum seperti ini penting karena memperkuat kehadiran pemerintahan ke tingkat desa, mendengar aspirasi langsung.
2. Fokus pada sektor unggulan dan ekonomi lokal
Misalnya pada Musrenbang RPJMD Klaten 2025-2029, Bupati menekankan sektor pariwisata dan pertanian sebagai pilar pembangunan.
Ini menunjukkan arah yang lebih spesifik daripada hanya visi umum—memanfaatkan potensi Klaten yang memang kaya akan agraris dan wisata.
3. Kebijakan yang mengarah pada tata kelola lebih baik
Audiensi antara DISSOSP3APPKB, BPS dan Pemkab Klaten untuk pelaksanaan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) di Klaten (11 Maret 2025) menunjukkan perhatian pada data dan perencanaan bantuan sosial.
Juga penekanan pada optimasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam RAKOORLAK (27 Mei 2025) menunjukkan upaya meningkatkan basis keuangan daerah secara mandiri.
4. Perhatian pada isu kemiskinan
Wakil Bupati memimpin rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten (26 Maret 2025), dengan harapan menekan angka kemiskinan meski dihadapkan efisiensi anggaran.
Ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan masih menjadi perhatian aktif dalam kebijakan publik.
III. Kritik dan Catatan Kendala
Walaupun ada beberapa pencapaian, terdapat pula sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian tajam. Jika dikritisi dengan jujur, berikut adalah beberapa area yang menjadi PR besar:
1. Terlalu banyak agenda umum, kurang terlihat outcome konkret
Visi dan misi sangat ambisius: SDM unggul, infrastruktur berkualitas, ekonomi kerakyatan, pemerintahan bersih.
Namun, dalam publikasi yang ada, banyak program masih berhenti pada “penekanan” atau “fokus”, tanpa data terbuka atau publikasi yang menunjukkan indikator capaian yang terukur (misalnya penurunan angka kemiskinan persentase, naiknya PAD sejauh mana). Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa program belum betul-betul “mengena” di lapangan.
2. Ketergantungan pada program-seremonial dan belum cukup transformasi struktural
Kegiatan seperti peresmian gedung serbaguna, sambung rasa, launching mobil buku keliling (Mbak Marsini) memang penting untuk model pelayanan publik.
Namun, hal-hal tersebut lebih ke “simbol” daripada perubahan struktural—misalnya bagaimana kondisi sistem pelayanan publik di desa-desa terpelosok berubah secara nyata? Apakah penganggaran untuk transformasi pelayanan (misalnya digitalisasi, penyederhanaan birokrasi) sudah cukup? Data masih tipis.
3. Tata kelola dan transparansi masih harus dibuktikan
Visi misi menyebut “pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan anti korupsi”.
Tapi publik belum banyak melihat mekanisme kontrol ke bawah masyarakat—apakah laporan kinerja sudah mudah diakses publik secara rutin? Apakah ada ruang pengaduan yang efektif? Terdapat rencana perjanjian kinerja antar SKPD di Kabupaten Klaten.
Meski demikian, pelaporan yang “tepat waktu, transparan, dapat diverifikasi” masih menjadi tantangan umum di banyak daerah—Klaten pun kemungkinan besar menghadapi hal ini.
4. Infrastruktur dan pemerataan pembangunan masih tantangan
Fokus pada sektor pariwisata dan pertanian merupakan langkah strategis, tapi bagaimana dengan pemerataan pembangunan antar kecamatan dan antar desa? Misalnya, infrastruktur publik wilayah pinggiran, akses air bersih, jalan koneksi antar desa. Visi misi mencakup “pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah”.
Namun, belum banyak publikasi yang menjelaskan kemajuan-kuantitatif dalam aspek tersebut. Jika tidak diikuti dengan kecepatan dan kualitas implementasi, potensi klaster pembangunan akan muncul—desa yang maju dan yang tertinggal.
IV. Rekomendasi untuk Memperkuat Kepemimpinan ke Depan
Berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi agar periode kedua (tahun-tahun berikutnya) dari periode kepemimpinan ini bisa lebih berdampak nyata:
1. Publikasikan secara reguler laporan capaian kuantitatif
Misalnya: angka kemiskinan turun -- persentasenya, PAD naik -- berapa persen, infrastruktur yang dibangun -- berapa km jalan desa, berapa unit air bersih. Dengan data yang terukur dan mudah dipahami masyarakat, fungsi akuntabilitas akan berjalan.
2. Perkuat pendekatan bottom-up pemberdayaan desa
Desa-desa mempunyai potensi besar di Klaten (pertanian, ekonomi kreatif). Pemerintah kabupaten perlu memberikan ruang lebih untuk inovasi desa, dengan kemudahan regulasi, dana yang mudah dipertanggungjawabkan, serta monitoring yang ringan tapi efektif.
3. Digitalisasi pelayanan publik dan transparansi anggaran
Mempermudah masyarakat mengakses layanan (izin, bantuan sosial, keluhan) melalui platform digital menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi anggaran per desa atau per kecamatan juga bisa membuka partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
4. Pembangunan yang inklusif dan adil secara geografis
Perlu pemetaan yang jelas tentang wilayah tertinggal dalam kabupaten—desa yang selama ini “aman terkubur” atau jauh dari pusat kecamatan. Fokus pembangunan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, jalan desa, bukan hanya “tampilan” pusat kecamatan.
5. Penegakan tata kelola yang lebih “terasa” oleh masyarakat
Tidak cukup hanya menyampaikan visi ‘good governance’, tetapi masyarakat perlu merasakan pelayanan yang cepat, proses pengadaan barang/jasa yang transparan, kejelasan data proyek pembangunan desa yang bisa diakses publik. Penguatan internal audit dan eksternal pengawasan (misalnya melalui masyarakat sipil) perlu diteruskan.
V. Kesimpulan
Satu tahun pemerintahan Bupati Hamenang dan Wakil Bupati Benny di Kabupaten Klaten menunjukkan awal yang baik—ada jejak-jejak kehadiran pemerintah yang lebih dekat ke masyarakat, penekanan pada potensi lokal, dan arah kebijakan yang cukup jelas. Namun, agar harapan besar itu dapat menjadi nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Klaten, maka perlu diterjemahkan menjadi hasil yang terukur, transparan, dan inklusif.
Keberhasilan bukan hanya dilihat dari acara‐acara atau peresmian, melainkan dari perubahan yang dirasakan sehari-hari oleh petani, pedagang kecil, pekerja desa, dan anak-anak sekolah di wilayah paling pinggir. Jika dalam dua‐tiga tahun berikutnya masyarakat dapat merasakan “beda” real dalam pelayanan publik, ekonomi, dan infrastruktur, maka kepemimpinan ini bisa benar-benar dikatakan berhasil mengubah arah.
Sebaliknya, jika momentum awal hanya berhenti sebagai retorika dan simbol tanpa dampak nyata, maka kepercayaan publik bisa memudar—yang akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Sebagai warga Klaten dan pengamat pembangunan, saya berharap agar Bupati dan Wakil Bupati terus mempertahankan dialog terbuka dengan masyarakat, dan menjadikan kritik publik sebagai bahan posif untuk memperkuat tata kelola. Karena, pembangunan yang berkelanjutan dan bermakna bukanlah proyek sampuran—melainkan proses panjang yang harus dipantau, diukur, dan diperbaiki secara konsisten.
0 Comments:
Posting Komentar