Kehadiran Joko Purwanto sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten bukan hanya sebatas mengisi kursi kosong dalam birokrasi. Lebih dari itu, ia hadir membawa harapan baru bagi arah tata kelola pemerintahan di Klaten. Publik berharap agar mesin birokrasi tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar produktif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Figur Tegas dan Komunikatif
Sejak awal menjabat, Joko Purwanto dikenal dengan gaya kerja yang tegas sekaligus komunikatif. Dua hal yang jarang berjalan beriringan, namun penting untuk membangun kultur birokrasi yang disiplin tanpa kehilangan sisi humanis. Ia berupaya menggeser pola lama birokrasi yang kaku dan administratif menuju gaya kerja yang lebih responsif, kolaboratif, dan solutif.
Langkah awal yang terlihat adalah penekanan pada kedisiplinan ASN, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta mendorong pelayanan publik berbasis digital. Upaya ini jelas memberi sinyal positif bahwa ia tidak ingin birokrasi hanya menjadi rutinitas yang berputar tanpa arah.
Dorongan Transparansi
Di era keterbukaan informasi, Joko Purwanto juga menaruh perhatian pada transparansi pengelolaan anggaran dan aset daerah. Hal ini sejalan dengan amanat good governance serta regulasi seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dorongan ini sangat penting untuk menekan potensi maladministrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Meski begitu, tantangan tetap besar: keterbatasan infrastruktur digital, kualitas SDM ASN yang beragam, hingga resistensi sebagian kalangan terhadap perubahan.
Posisi Strategis, Beban Berat
Sebagai PJ, ruang manuver Joko Purwanto tentu terbatas. Ia tidak hanya harus menjaga stabilitas birokrasi, tetapi juga berhati-hati agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik lokal. Inilah ujian terberat: menjadi figur yang netral, profesional, sekaligus visioner.
Dalam teori birokrasi modern, Sekda adalah “dapur utama” pemerintahan daerah—tempat semua urusan teknis dan administratif diracik sebelum disajikan kepada publik. Jika dapur ini macet, maka program bupati sekalipun akan sulit terasa manfaatnya di masyarakat.
Harapan Publik
Dengan latar belakang dan ketegasan yang dimilikinya, publik Klaten menaruh ekspektasi besar agar Joko Purwanto tidak hanya menjadi penjaga kursi sementara. Lebih jauh, ia diharapkan mampu meninggalkan legacy birokrasi yang bersih, gesit, dan transparan.
Harapan ini tentu bukan pekerjaan sehari dua hari. Namun, jika fondasi yang ia bangun kokoh—disiplin ASN, koordinasi lintas-OPD, digitalisasi pelayanan, dan transparansi anggaran—maka siapapun penerusnya nanti akan lebih mudah melanjutkan.
Penutup
Pada akhirnya, keberhasilan Joko Purwanto sebagai PJ Sekda Klaten akan dinilai dari jejak yang ia tinggalkan: apakah hanya menjadi pengisi jabatan sementara, atau justru dikenang sebagai figur yang berhasil menanamkan budaya kerja baru dalam birokrasi Klaten.
Kehadiran Joko Purwanto membuka babak baru. Tinggal menunggu waktu apakah langkah-langkahnya akan menjelma menjadi energi perubahan yang nyata bagi Kabupaten Klaten.
 |
LATIF SAFRUDDIN |
0 Comments:
Posting Komentar