Minggu, 14 Desember 2025

Sampah Oh Sampah, Salah Siapa? Opini Kritis, Analisis Mendalam, dan Solusi Praktis untuk Pemerintah Desa & BPD


Foto dari dokumen internet


Sampah Bukan Sekadar Urusan Kotor. 

Sampah selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ia lahir bersamaan dengan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan pertumbuhan penduduk. Namun persoalan muncul ketika sampah tidak lagi dikelola, melainkan dibiarkan menumpuk, mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, menurunkan kualitas kesehatan, bahkan memicu konflik sosial. Pertanyaan klasik pun muncul: sampah ini salah siapa?

Jawaban jujurnya: salah kita semua. Namun tanggung jawabnya tidak boleh mengambang. Harus ada pihak yang memimpin, mengatur, dan memastikan sistem berjalan. Di tingkat paling dekat dengan masyarakat, peran itu berada di Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

---

Akar Masalah: Mengapa Sampah Tak Pernah Selesai?

1. Perubahan Pola Konsumsi

Dulu sampah desa didominasi bahan organik: daun, sisa dapur, kayu. Kini plastik sekali pakai, sachet, popok, dan kemasan instan mendominasi. Sistem lama tidak siap menghadapi jenis sampah baru yang sulit terurai.

2. Budaya “Buang Jauh = Selesai”

Kesadaran masyarakat masih berhenti pada tahap “asal tidak di rumah”. Sungai, kebun kosong, dan lahan desa menjadi korban. Ini bukan semata kesalahan warga, tapi kegagalan edukasi kolektif yang berlangsung lama.

3. Desa Tidak Memiliki Sistem

Banyak desa belum memiliki:

Perdes khusus pengelolaan sampah

Struktur pengelola (unit atau tim)

Anggaran khusus dan berkelanjutan

Akibatnya, penanganan bersifat reaktif, bukan sistemik.

4. Sampah Tidak Dianggap Isu Pembangunan

Dalam Musdes, sampah sering kalah prioritas dibanding jalan, talud, dan bangunan fisik. Padahal dampak sampah justru langsung pada kesehatan, banjir, dan kualitas hidup warga.

---

Dimensi Kesalahan: Siapa Bertanggung Jawab?

Masyarakat: membuang sembarangan, tidak memilah, enggan membayar iuran

Pemdes: belum menjadikan sampah sebagai program prioritas dan berkelanjutan

BPD: kurang mendorong regulasi dan pengawasan kebijakan sampah

Negara: regulasi ada, tetapi implementasi lemah di tingkat akar rumput


Maka, menyalahkan satu pihak saja adalah jalan buntu. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan desa yang berani memulai sistem.

---

Solusi Praktis dan Realistis untuk Pemdes & BPD


1. Bentuk Regulasi Lokal: Perdes Sampah

Perdes Pengelolaan Sampah Desa adalah fondasi utama. Isinya antara lain:

Kewajiban memilah sampah rumah tangga

Larangan membuang sampah ke sungai/kebun

Sistem iuran sampah

Sanksi sosial atau administratif (bukan represif)


Peran BPD: Menginisiasi, membahas, dan mengawal lahirnya Perdes.

Peran Pemdes: Menjalankan dan mensosialisasikan secara konsisten.

---

2. Bentuk Unit Pengelola Sampah Desa

Tidak harus rumit. Bisa berupa:

Tim Pengelola Sampah Desa

Bank Sampah Desa

BUMDes unit persampahan

Tugas utama:

Pengangkutan rutin

Pengelolaan TPS

Edukasi dan pendampingan warga

Libatkan karang taruna, PKK, dan kader lingkungan.

---

3. Pilah Sampah dari Rumah (Kunci Utama)

Desa cukup menetapkan 2 atau 3 kategori sederhana:

Organik

Anorganik bernilai (plastik, botol, kardus)

Residu

Tidak perlu teknologi mahal. Yang penting disiplin dan konsisten.

---

4. Sampah Organik = Sumber Daya Desa

Sampah organik dapat diolah menjadi:

Kompos untuk pertanian desa

Pupuk pekarangan

Media tanam

Pemdes bisa menyediakan komposter sederhana per RT atau per dusun.

---

5. Bank Sampah: Insentif yang Mengubah Perilaku

Bank sampah membuat sampah:

Bernilai ekonomi

Bisa ditabung

Menumbuhkan kesadaran kolektif

Cocok dikelola oleh PKK dan karang taruna dengan dukungan Pemdes.

---

6. Anggaran Ada, Tinggal Kemauan

Dana Desa boleh dan sah digunakan untuk:

Pengelolaan lingkungan

Sarana persampahan

Pelatihan dan sosialisasi

Masukkan program sampah ke:

RPJMDes

RKPDes

APBDes

BPD wajib mengawal agar tidak hilang di tengah pembahasan anggaran.

---

7. Edukasi Berbasis Sosial, Bukan Ceramah

Gunakan:

Forum RT/RW

Pengajian

Sekolah

Media sosial desa

Pesan utama:

“Sampah bukan urusan petugas, tapi tanggung jawab bersama.”

---

8. Sanksi Sosial yang Mendidik

Tidak perlu denda besar. Cukup:

Teguran terbuka

Kerja sosial

Pengumuman di forum warga

Sanksi yang adil akan menumbuhkan rasa malu dan tanggung jawab.

---

Sampah Adalah Cermin Kepemimpinan Desa

Desa yang bersih bukan karena warganya sempurna, tetapi karena ada sistem yang berjalan dan pemimpin yang konsisten. Sampah bukan sekadar limbah, ia adalah ujian kepemimpinan, kesadaran sosial, dan keberpihakan pada masa depan.

Jika Pemdes dan BPD berani memulai, masyarakat akan mengikuti.

Jika desa mampu mengelola sampahnya sendiri, maka desa telah melangkah satu tingkat lebih maju dalam peradaban.

Sampah oh sampah, bukan lagi soal salah siapa—tetapi siapa yang mau memulai dan bertanggung jawab. Penulis Latif Safruddin [Pegiat Lingkungan Media]

0 Comments:

Posting Komentar